Perdebatan Halal

Perdebatan Halal

Tetapi karena jumlah pasokannya terbatas dan sudah ada kesepakatan pembelian sebelumnya bernilai jutaan dolar AS dengan sejumlah negara, itu artinya pasokan vaksin dari ketiga perusahaan akan dilakukan lebih lambat. Konsekuensinya, beberapa negara dengan populasi muslim yang besar, mungkin akan mendapat vaksin yang belum bersertifikat bebas gelatin. Vaksin berasal dari vektor virus yang memicu jawaban imunitas perlindungan tubuh. Disebutkan pemberian satu dosis vaksin mencukupi untuk mengembangkan antibodi pencegah Covid-19.Juga penyimpanan vaksin relatif mudah pada kulkas yang lazim. Namun, seandainya belum halal, vaksinasi tetap bisa diberikan dalam kondisi pandemi ini karena sifatnya darurat sehingga tidak apa-apa jika dipakai. Dewan menambahkan bahwa dalam kasus ini, gelatin babi dianggap sebagai obat, bukan makanan, dengan berbagai vaksin yang sudah terbukti efektif melawan virus yang sangat menular yang menimbulkan risiko bagi seluruh masyarakat.

Apakah vaksin covid halal?

Oleh karena itu, kita sebetulnya tak memerlukan fatwa untuk kehalalan vaksin. Majelis Ulama Indonesia tak perlu repot-repot bersidang untuk menerbitkan fatwa halal bagi vaksin covid-19. Pemerintah dan rakyat tak perlu repot-repot menunggu MUI mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin covid-19. Hal yang paling meresahkan masyarakat menurut Ustadz Nanung adalah hoax mengenai kehalalan vaksin Covid-19.

“Presiden menekankan kewaspadaan dan antisipasi glombang ke-2 Covid-19 dan varian baru yang sudah mulai masuk ke negara kita yaitu dari Afrika, Inggris dan India,” jelasnya. Dia pun mengakui telah memberikan sejumlah uang untuk kegiatan vaksinasi tersebut. SW merupakan agen properti, IW seorang dokter di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, KS seorang dokter di Dinas Kesehatan Sumut, dan SH merupakan aparatur sipil negara di Dinkes Sumut.

Dengan complete kapasitas produksi sebesar 267,6 juta dosis per tahun, holdingfarmasi telah memproduksi sixty five,5 juta bahan baku tersebut menjadi forty eight,7 juta dosis vaksin. Saat ini, Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama sedang melakukan pemeriksaan terhadap komponen dasar vaksin tersebut. Artinya, sertifikasi halal vaksin Covid-19 oleh pemerintah bukan tidak dilakukan tetapi masih dalam proses. Dalam mengeluarkan fatwa kehalalan vaksin Covid-19, MUI kata Azhar menjadikan sumber hukum agama sebagai pegangan yakni Al Quran, Al Hadits, serta kaidah fikih, dan pandangan ulama.

PENDOWOHARJO— Dalam rangka menyukseskan program pemerintah, percepatan penanganan pandemi Covid-19 Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo tetap setia mengawal kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk lansia umur fifty nine tahun keatas. Selain membantu memperkuat imunitas tubuh, vaksinasi juga telah teruji aman dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia . Sementara itu, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI Anggia Ermarini menegaskan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi lebih intens kepada masyarakat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam memberikan edukasi soal vaksin Covid-19 tersebut. Namun demikian, untuk vaksin Covid-19, ia mengaku belum mengetahui bahan lengkapnya dalam proses produksinya.

Comments are closed.