Akhirnya, Mui Pastikan Vaksin Corona Sinovac Suci Dan Halal

Akhirnya, Mui Pastikan Vaksin Corona Sinovac Suci Dan Halal

Itu semata untuk segera mengakhiri pandemi yang mengubah cara hidup seluruh sendi. Sebelumnya, LPPOM MUI menemukan bukti bahwa vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca dalam proses produksinya menggunakan menggunakan unsur tak suci dan haram lantaran mengandung tripsin yang berasal dari pankreas babi. Kendati demikian, Penny Lukito menegaskan, bahwa izin penggunaan kondisi darurat (Emergency Use Authorization/EUA) vaksin Astrazeneca tidak dicabut.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI Lukmanul Hakim mengungkapkan, MUI punya standar dalam penentuan halal-haram sebuah produk, tentu berdasarkan ketentuan dalam Islam. Sepanjang belum ada vaksin lain yang produksinya menggunakan media dan proses yang sesuai dengan syariat Islam, maka vaksin nonhalal boleh diberikan. Vaksin tidak boleh mengandung bagian dari manusia atau turunannya yang tidak diizinkan oleh hukum syariah. Vaksin tidak boleh mengandung najis, seperti bangkai, darah, nanah, anjing, babi, serta segala sesuatu yang keluar dari dubur dan kemaluan. WHO, vaksin bekerja dengan melatih dan mempersiapkan pertahanan alami tubuh untuk mengenali dan melawan virus atau bakteri yang ditargetkan. Jika suatu saat Anda terpapar oleh virus atau bakteri penyebab penyakit, tubuh akan segera memusnahkan dan mencegah timbulnya penyakit tersebut.

Disebutkan, aturan Islam mengizinkan itu jika tidak ada alternatif lainnya. MUI ujarnya, sangat bertanggungjawab dalam mengeluarkan fatwa halal dan suci untuk virus Covid-19 Sinovac. Namun, Nafis menegaskan, dalam kondisi terbatasnya vaksin Sinovac, vaksin Covid-19 keluaran AstraZeneca boleh digunakan. Untuk diketahui, vaksin Sinovac yang sudah mengantongi label halal hanya dapat memenuhi 28,6 persen dari kebutuhan dosis vaksin Covid-19 di Indonesia.

Bagi Dewan Fatwa UEA, otoritas medis dan para ahli di bidang ini adalah pihak-pihak yang berwenang menilai efek samping dari vaksin. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia , KH Muhammad Cholil Nafis mengajak masyarakat turut mensukseskan program vaksinasi Covid-19. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia , KH Muhammad Cholil Nafis mengajak masyarakat turut mensukseskan program vaksinasi Covid-19. Jika ditemukan vaksin dengan tripsin dari sapi atau status pandemi Covid-19 berubah menjadi endemi saja, barulah dapat dikatakan kedaruratan dari permasalahan itu sudah lewat. Jika vaksin sudah tercukupi dan dimungkinkan untuk memilih, di situlah kemudian masyarakat bisa memilih vaksin yang benar-benar halal. ”Jadi meski ada unsur babinya, karena hal ini darurat, maka itu menjadi halal.

Keunggulan vaksin Moderna adalah hanya perlu pendinginan minus 30° C dan tahan seminggu dalam lemari pendingin biasa. Perusahaan Bio-farmasi BioNTech dari Jerman yang digandeng Pfizer dari AS menjadi yang pertama umumkan sukses memproduksi vaksin anti-Covid-19 yang diberi nama BNT162b2 dengan efektifitas 95%. Satu-satunya kendala, vaksin harus didinginkan hingga minus 70°C sebelum dipakai. Informasi lebih lanjut bisa Anda baca dalam penjelasan perlindungan knowledge kami.

Dia pun mengakui telah memberikan sejumlah uang untuk kegiatan vaksinasi tersebut. SW merupakan agen properti, IW seorang dokter di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, KS seorang dokter di Dinas Kesehatan Sumut, dan SH merupakan aparatur sipil negara di Dinkes Sumut. “Ada sebanyak 23 orang yang hadir, 20 orang berhasil di vaksin dan three orang gagal dikarenakan mempunyai riwayat hipertensi dan kanker,” pungkas Peltu Zaenal Arifin. Menurutnya, semua tahapan dilewati dengan baik, dan layak diberikan vaksin covid-19 merek Sinovac dosis. Yang sudah melewati screening mulai dari meja satu sampai empat, dinyatakan bisa divaksin.

Menggunakan fasilitas yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin virus corona. Pada poin kedua, Fatwa MUI juga menyatakan vaksin virus corona produksi Sinovac Life Scicence Co Ltd China dan PT Biofarma boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamananannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. “Secara internasional, kebijakan EUA ini selaras dengan panduan WHO, yang menyebutkan bahwa EUA dapat ditetapkan dengan beberapa kriteria. Pertama, telah ditetapkan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh Pemerintah. Memperhatikan kondisi kedaruratan dan merespon kebutuhan percepatan penanganan COVID-19, maka Badan POM mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan Emergency Use Authorization atau persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat untuk Vaksin COVID-19. Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa penerapan EUA ini dilakukan oleh semua otoritas regulatori obat di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini.

Apakah vaksin covid halal

“Pada uji klinik fase 3 di Bandung, data imunogenisitas menunjukkan hasil yang baik. Sampai three bulan jumlah subjek yang memiliki antibody masih tinggi yaitu sebesar 99,23%,” jelasnya. “Saya mengapresiasi tenaga medis yang telah mengoptimalisasi vaksin di daerah, kita sedang mengevaluasi dari hasil vaksinasi yang telah dilakukan.

Hal tersebut menjadi dasar bahwa jangan ada lagi keraguan dari masyarakat untuk divaksinasi COVID-19. “Sukseskan vaksinasi nasional, program pemerintah ini baik baik menurut agama, menurut medis, menurut adat, sehingga tidak ada alasan kita untuk tidak mendukungnya,” ucapnya. Jika menemukan kecocokan, sel T menjadi aktif dan membantu merekrut sel kekebalan lain salah satunya sel B untuk memerangi virus. Virus corona tersebut disiram dengan bahan kimia yang disebut beta-propiolactone agar mati dan tidak bisa bereplikasi. Meskipun virus tersebut terbunuh, protein spike yang menyelubungi badan virus tetap utuh. Perusahaan biofarmasi AstraZeneca menyatakan bahwa vaksin COVID-19 buatannya tidak mengandung produk turunan babi maupun produk hewani lainnya.

“Jadi, berita yang beredar jika Indonesia merupakan kelinci percobaan untuk vaksin Sinovac merupakan hoax,” tandasnya. Pertimbangan lain dibolehkannya penggunaan vaksin tersebut karena ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok . Selain itu, ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah, dan pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia. Meski sudah ada fatwa halal dan suci dari MUI, menurut dia, penggunaan vaksin tersebut masih harus menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan .

Comments are closed.